• Rabu, 26 Januari 2022

Bahas Soal Perumahan, Waket DPRD Kota Tanjungpinang "Terbang" ke Kota Bekasi

- Kamis, 13 Januari 2022 | 20:39 WIB
Hendra Jaya berbagi cindera mata dengan Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi , Dzikron. Dok Pemkot Bekasi
Hendra Jaya berbagi cindera mata dengan Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi , Dzikron. Dok Pemkot Bekasi

MEDIAKEPRI - Jauh-jauh, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Hendra Jaya dan rombongan terbang ke Kota Bekasi.

Hendra Jaya mendatangi Kantor Dinas Tata Ruang Kota Bekasi guna mendiskusikan soal masih banyaknya pengembang belum menyerahkan perumahan kepada Pemko Tanjungpinang.

Melalui siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Kamis 13 Januari 2022, Hendra Jaya melakukan sharing terkait implementasi Permen No.9 tahun 2009.

Baca Juga : Sidang Senat Terbuka STAI Natuna, DR. Darson M.Si Didaulat Sampaikan Orasi Ilmiah

Permen itu menyangkut Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah.

"Tujuan kami kesini bahwa ingin banyak belajar bagaimana implementasi tentang Permen tersebut dan juga ingin menanyakan bagaimana tahapan proses pelaksanaanya di Kota Bekasi ?, "

Sebagai gambaran umum Kota Tanjungpinang memiliki hampir 1.000 lebih perumahan.

Namun banyak developer yang belum menyerahkan kepada Pemerintah Kota dengan alasan belum selesai pembangunan.

Baca Juga : Rencana Bangun Gedung LAM Kepri, Ansar Ahmad : Pelaku UMKM Anjung Cahaya Tak Perlu Khawatir

"Permasalahannya, di Kota Tanjungpinang banyak perumahan yang belum diberikan oleh pihak pengembang, karena beralasan masih dalam tahap pembangunan, "kata Hendra Jaya sebagaimana dalam siaran pers itu.

Ia berharap dalam diskusi ini nanti ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan ini secepatnya untuk kemajuan pembangunan di Kota Tanjungpinang.

Pada pertemuan yang sama, Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dzikron menyampaikan di Kota Bekasi sudah ada regulasi terbaru tentang hal tersebut.

"Kota Bekasi memiliki Perda No 16 tahun 2011, "sebutnya.

Namun sambungnya,  karena dinamika masyarakat yang berubah maka dilakukan perubahan pertama pada tahun 2016.

Dan katanya dilnjutkan Perubahan kedua tahun 2018 dan terakhir perubahan ketiga Perda Kota Bekasi No. 5 tahun 2021 dan Perwal nomor 74 tahun 2021.

Dijelaskannya, regulasi tersebut sudah cukup jelas terkait penyerahan sarana dan prasarana dan mungkin bisa dijadikan acuan untuk rekomendasi DPRD Kota Tanjungpinang.

"Di dalam regulasi tersebut juga ada petunjuk teknis kepada developer perumahan yang 'nakal' bisa dibongkar bangunannya oleh Pemerintah apabila terbukti menyalahi aturan, "sebutnya.***

Editor: Amril

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X