Prof Wihana: Pulau Nipa dan Paradigma Membangun dari Pinggiran

Jadwal wawancara dengan Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Wihana Kirana Jaya, menyangkut posisi strategis Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau, sempat bergeser beberapa kali.

Ini adalah wawancara “pamungkas” tentang pengembangan ekonomi di pulau etalase Indonesia di perairan internasional Indonesia - Singapura - Malaysia.

Sejatinya wawancara dilakukan pukul 14.00 WIB pada Kamis 16 Maret 2023, tapi baru bisa terlaksana sekitar pukul 18.30 WIB, selepas magrib di Kawasan Jakarta.

Pergeseran ini bukan karena Prof Wihana tidak on time, tapi jadwalnya terlalu padat dan terhadang rimba kemacetan Jakarta.

Tiba mengenakan baju batik warna magenta, Wihana yang humble person, ditemani seorang koleganya, langsung menyapa media ini. Gestur dan senyumnya menyiratkan persahabatan dan kehangatan pada komunikasi pembuka.

Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi ini pun langsung membangun keakraban. “Wah, maaf, agak terlambat nih,” sapa Prof Wihana ramah, sambil menyodorkan tangan kanannya dan berkenalan.

Di ruang pendingin yang jembar, disuguhi dua mangkok bakso dan goreng pisang parang, Prof Wihana mulai mengurai diskusi tentang konsesi di Pulau Nipa. Ia meminta layar televisi yang menempel di dinding, persis di depan ia duduk, dinyalakan dan pertanyaan tertulis yang sudah lebih awal dikirim, ditampilkan dilayar itu. “Biar kita diskusikan satu persatu,” kata Prof Wihana santai.

Sambil sesekali “mengulek” bakso jumbo dalam mangkok dengan sendok di tangan kanannya, guru besar ekonomi ini tampak begitu cair dan mengalir membedah posisi ekonomi, politik, bahkan selintas pertahanan di Pulau Nipa dari ruang baca pikirannya yang renyah.

Ini dia jawaban “paripurna” tentang konsesi Pulau Nipa yang dikirim Prof Wihana lewat pesan whatsapp dan didiskusikan hampir satu jam lebih.

Pulau Nipa dikembangkan menjadi kawasan ekonomi berbasis pertahanan (terkait integritas wilayah dan Zona Ekonomi Ekslusif) dan konsep ekonomi ‘berdikari’ yang secara substansial berbasis pada kemampuan dan kekuatan sendiri (self-help) dan kedaulatan nasional sepenuhnya atas wilayah darat, laut, dan udara (termasuk Flight Information Region) pada kawasan itu. Dalam perspektif ekonomi ‘berdikari’ ini, investasi asing diposisikan hanya sebagai pelengkap.

Pembangunan Pulau Nipa juga dalam konteks paradigma ‘membangun dari pinggiran’, yakni wilayah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan). Dalam hal ini Pulau Nipa sebagai wilayah 3T dan sekaligus perbatasan, harus di(re)persepsikan sebagai etalase negara sehingga perlu dibangun sarana dan prasarana yang memadai.

Sebagaimana posisi pulau Batam, posisi pulau Nipa meskipun hanya pulau kecil, kawasan ini sangat strategis, terutama sebagai salah satu titik penentu batas ZEE (zona ekonomi eksklusif) 12 mil, karena merupakan salah satu pulau terdepan; terluar. Pulau ini seperti kita ketahui telah direklamasi dari semula yang luasnya hanya 0,5 hektar menjadi 60 hektar lebih. Pulau ini bermakna signifikansi jamak, yakni dari perspektif pertahanan, batas wilayah terluar (titik penentu ZEE), konservasi, maritim, dan ekonomi.

Dari perspektif ekonomi, posisi pulau Nipa berada pada selat internasional yang ramai dengan lalu lintas perdagangan, dan kita berhak serta perlu memanfaatkan posisi srategis ini untuk kepentingan ekonomi, terutama dalam konteks ‘growth triangle’ Indonesia (Kepri) – Singapura – Malaysia. Dalam konteks ini terdapat aspek komplementaritas dan kompetisi sekaligus.

Dari sisi komplementaritas, misalnya, pelabuhan Pulau Nipa dapat menjadi tempat labuh jangkar sementara sambil menunggu masuk ke pelabuhan Singapura yang kesibukannya amat tinggi. Sementara dari perspektif kompetisi contohnya adalah layanan pengisian bahan bakar kapal (refueling/bunkering services), pembersihan kapal, layanan air tawar untuk kapal, tugboat, ship to ship, dan lainnya. Terdapat peluang untuk menarik investor, termasuk dari Singapura. Pemanfaatan Pulau Nipa untuk kepentingan ekonomi akan berarti penciptaan lapangan kerja, devisa negara, PNBP, dan lainnya.

Kompetisi bisnis merupakan konsekwensi logis karena berhadapan langsung dengan pasar internasional. Konsesi BUP yang dimiliki oleh PT. Asinusa itu sendiri sudah merupakan ‘barrier to entry’ bagi para pesaing dari Singapura jika ingin menguasai bisnis kepelabuhanan di Pulau Nipa. Namun, mungkin ada celah kerja sama , yakni dengan menawarkan kerja sama investasi dalam skema antarbadan usaha, sepanjang kerja sama itu saling menguntungkan.