Problematika Pulau Rempang dalam Perspektif Filsafat Hukum

Oleh: Ahmad Fikri
Mahasiswa Fakultas Hukum Unja

PULAU Rempang merupakan sebuah pulau yang berada di kawasan Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat ini sudah dihuni sekitar 10.000 jiwa yang menempati 16 desa di Pulau Rempang.

Sejak tahun 1843 pulau ini sudah dihuni oleh masyarakat adat asli Pulau Rempang.

Hal ini berarti pulau ini sudah dihuni sejak sebelum kemerdekaaan Indonesia di proklamasikan.

Baca Juga: Bahas Pengembangan Rempang, Menteri Investasi RI Optimistis Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat

Klaim ini dapat dilihat dari artikel yang berjudul “Verslag Van een bezoek aan de Orang Darat Van Rempang” yang dibuat oleh seorang pejabat dari Belanda, P. Wink yang pernah berkunjung ke Pulau Rempang tahun 1930 (Kemendikbud Ristek, 2020).

Pada tanggal 7 september 2023 terjadi bentrokan antara warga Pulau Rempang dengan aparat gabungan.

Hal ini terjadi karena adanya penolakan oleh masyarakat terhadap Program Strategis Nasional kawasan Rempang Eco City yang tertuang dalam Permenko bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 yang ditargetkan akan mencapai nilai investasi sebesar Rp.381 triliun pada tahun 2080 mendatang.

Baca Juga: Jadwal Shalat 5 Waktu di Pasir Pangaraian pada Senin, 18 September 2023

Tak hanya itu kawasan ini juga akan menjadi lokasi pabrik dari perusahaan China yang memproduksi kaca yakni China Xinyi Group dan diperkirakan investasinya mencapai Rp. 174 triliun.

Bentrokan ini pecah karena warga menolak pengukuran yang dilakukan dengan membuat blockade di jembatan trans belerang.

Masyarakat menilai bahwa penggusuran ini dilakukan semena-mena oleh aparat gabungan.

Baca Juga: Moving: Kisah Rahasia Anak-Anak Super di SMA

Apalagi mereka menilai bahwa tanah itu adalah tanah adat warisan dari nenek moyangnya.